PASBAR - Secara geografis Kanagarian Katiagan terletak di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi secara administrasi Kartu Keluarga (KK) masyarakat setempat banyak tercatat pada Kabupaten Agam. Letak Nagari Katiagan yang berada di perbatasan menjadi kendala terkait pendataan penduduk.
Persoalan kependudukan ini ditemukan saat kunjungan Komisi I DPRD Sumbar ke Pasaman Barat beberapa waktu lalu. Bahkan, Sekretaris Komisi I Muzni M Nur menyebut minimnya akses transportasi ke Nagari Katiagan sehingga daerah itu terlambat dalam pengembangan.
"Akses ke Nagari Katiagan hanya melalui jalur laut. Sementata nagari itu perlu dikembangkan makanya terkendala karena jalur darat sangat minim," kata Muzni dikutip dari situs resmi DPRD Sumbar.
Menurut politisi PAN ini, jalur laut dan membelah sungai tentu mobilitasnya lambat. Untuk itu lanjutnya, Katiagan perlu jalur darat agar mobilitas ke pusat kota Pasaman Barat bisa dijangkau hanya dengan 1 sampai 2 jam.
"Lamanya waktu tempuh Katiagan menuju pusat kota Pasbar saat ini disebabkan kondisi jalan yang rusak," ungkap Muzni.
Untuk akses darat menuju Katiagan melalui Daerah Bawan Kabupaten Agam dan memakan waktu berjam jam. Kondisi tersebut sangat tidak memungkinkan dan tidak efektif.
Untuk perbaikan akses jalan ini, akan memanfaatkan Bantuan Keuangan Kabupaten Kota (BKK) untuk itu pemerintah setempat mesti pro aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi,” katanya.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri mengatakan, secara geografis Nagari Katiagan sangat terisolasi karena akses menuju daerah seluas 19.600 hektar itu hanya bisa menggunakan perahu atau ponton karena dipisahkan oleh sungai besar.
Apalagi, akses dari pusat pemerintahan Kecamatan Kinali sekitar 35 kilometer, jarak dari Ibukota Kabupaten di Simpang Empat sekitar 45 kilometer dan dari Ibukota Provinsi Sumbar 195 kilometer.
Ia menyebutkan Nagari Katiagan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia itu 80 persen masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan, 10 persen sebagai wiraswasta, lima persen usaha perkebunan dan lima persen sebagai guru atau PNS. (***)
Posting Komentar