PADANG - Rekanan pengadaan barang hand sanitaizer, PT Batik Tanah Liek Pusako Mandeh membantah pengerjaan proyek itu atas rekomendasi istri Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Erman Rahman. Bahkan, pihak Batik Pusako Mandeh juga membantah memberikan fee kepada istri Erman Rahman.
"Tidak benar kami dapat proyek atas rekomendasi istri Pak Kepala BPBD Sumbar. Tak benar juga kami memberikan fee kepada ibu itu," kata Owner Batik Tanah Liek Pusako Mandeh, Yori Oktorino kepada oborsumbar.com, Kamis (25/2/2021).
Dijelaskan perempuan berjilbab ini, pihaknya mendapatkan proyek pengadaan hand sanitaizer karena perusahaannya punya NIB. Di KBLI ada tertera pengadaan alat kesehatan, laboraturium dan kedokteran.
"KBLI inilah yang jadi dasar bahwa perusahaan kami bisa melakukan pengadaan hand sanitaizer meski bidang utama kami pengadaan batik," tegas Yori.
Yori menceritakan, dalam pengadaan barang pihaknya melakukan penawaran. Sesuai prosesnya, penawaran diterima.
Pihaknya saat itu menyanggupi menyediakan hand sanitizer sesuai kontrak sebanyak 25.000 botol. Pada harga pembelian di faktur yang ditawarkan per botol Rp27 ribu karena kondisi saat itu alat kesehatan sulit dan pihaknya juga harus mencari untung.
Pada kesempatan ini, Yori berkeluh kesah bahwa apa yang terungkap pada Pansus DPRD Sumbar tidak semuanya benar termasuk soal harga. Menurutnya, pada masa awal pandemi, harga hand sanitaizer sewaktu-waktu bisa berubah, bisa mencapai Rp45000 bahkan Rp50000 per 100 militer.
"Jadi harga Rp35000 per 100 mililiter itu harga standar. Dimana mark-up nya," Yori bertanya.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan penyelewengan dana untuk penanganan covid-19 di Sumbar. Kemudian, DPRD Sumatra Sumbar membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti indikasi penyimpangan anggaran itu.
Soal pengembalian kelebihan bayar, Yori mengungkapkan pihaknya sudah menyetorkan ke kas daerah. Penyetoran dana tersebut dilengkapi dengan fakta integritas.(***)
Posting Komentar