PADANG - Anggota Komisi III DPRD Padang, Amran Tono menilai program perbaikan drainase Dinas Pekerjaan Umum kurang berjalan maksimal. Penilaian anggota Fraksi Gerindra ini didasari fakta banjir begitu cepat melanda Kota Padang begitu hujan berlangsung selama dua jam.
"Program perbaikan drainase bertujuan mengatasi banjir. Namun, dengan adanya program perbaikan drainase, banjir malah seperti tidak terkendali," kata Amran keoada oborsumbar.com, Senin (5/4/2021) malam.
Menurut legislator dapil Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung ini, kurangnya perencanaan proyek perbaikan drainase ini menjadi pemicu banjir yang begitu cepat. Kemudian, ditambah lagi dengan pengerjaan yang tidak sesuai dengan rancangan anggaran biaya.
"Kita pahamlah yang namanya kontraktor tentu cari untung. Akan tetapi, kontraktor juga memikirkan dampak lingkungan," tegasnya.
Lemahnya pengawasan dari DPU Padang terutama Bidang Bina Marga, sebut Amran, sehingga ada peluang bagi kontraktor "bermain" dalam proyek tersebut. Untuk itu, lanjutnya, bidang Bina Marga harusnya mengontrol pekerjaan perbaikan drainase tersebut.
Amran mencontohkan, terjadinya banjir di daerah Simpang Lubuk Begalung setelah dilaksanakannya pembangunan perbaikan drainase merupakan bukti lemahnya pengawasan Bidang Bina Marga.
"Terjadinya banjir setelah perbaikan drainase di Simpang Lubuk Begalung berarti kurangnya oerhatian terhadap dampak lingkungan," tandasnya.
Amran Tono menyarankan, dalam mengatasi banjir di Kota Padang, DPU harus melakukan terobosan baru dengan grand desain penanganan banjir. Jika terobosan tersebut terkendala dana, Pemko bisa meminta bantuan Pemprov Sumbar atau bantuan pemerintah pusat.
Dalam kesempatan ini, Amran juga menjelaskan pada evaluasi LKPj Walikota 2020, perbaikan drainase masih termasuk pada program Pemko 2021. (***)
Posting Komentar