PADANG - Rendahnya capaian restribusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan menjadi bahan rekomendasi DPRD Padang untuk segera dievaluasi oleh walikota. Salah satu bentuk rekomendasi dari legislatif agar walikota mengevaluasi Kadisn dan UPTD Parkir.
"Kita minta walikota mengevaluasi Kadis Perhubungan dan UPTD Parkir karena realisasi parkir yang tidak sesuai target," kata anggota DPRD Pafang, Budi Syahrial, Senin (12/4/2021).
Diketahui, realisasi PAD tahun 2020 Dinas Perhubungan dari restribusi parkir hanya Rp800 juta dari target Rp1,3 miliar. Realisasi ini cukup jauh dibawah target pendapatan yang telah ditetapkan.
Menurut Politisi Gerindra ini, capaian PAD Parkir Rp800 juta, sangat jauh dibanding dengan Kota Bukittinggi yang mampu mendatangkan PAD parkir sekitar Rp15 miliar. Bahkan, lanjutnya, jika dibandingkan dengan Kota Pekanbaru yang PAD pajaknya Rp30 miliar, PAD parkir Kota Padang jauh tertinggal.
Untuk itu Budi menantang Dinas Perhubungan, apakah bisa memperoleh PAD parkir setengah dari Kota Pekanbaru atau menyamai Kota Bukittinggi.
"Masak Kota Padang kalah dari Bukittinggi soal PAD parkir. Artinya ada yang tidak beres dalam pengelolaan parkir yang menjadi tanggungjawab Dinas Perhubungan," sebut anggota Komisi I ini.
Dikatakan mantan jurnalis ini, walikota sudah saatnya mengevaluasi kinerja Kadis Perhubungan dan UPTD Parkir. Sebab, jika pengelolaan dilakukan secara serius maka PAD Parkir bisa meningkat.
Sebelumnya, Ketua Komisi II, Yandri menilai pengelolaan parkir di Kota Padang bermasalah. Dengan potensi parkir yang cukup besar harusnya bisa mendatangkan PAD di sektor ini.
"Parkir dikelola secara tidak serius," jelas Yandri kepada oborsumbar.com.
Yandri betpendapat, untuk meningkatkan PAD dari sektor parkir, Pemko harus membenahi strategi maupun sistemnya. Kapan perlu juga mendorong melakukan evaluasi terhadap kebijakan dinas yang mengelola parkir.(***)
Posting Komentar