 |
| Anggota DPRD Padang, Dasman |
PADANG - Pemerataan pendidikan yang digaungkan Pemerintah Kota (Pemko) Padang hanya isapan jempol. Buktinya, hingga sekarang di Kecamatan Pauh hanya ada satu SMP Negeri. Kondisi ini cukup memiriskan ditambah lagi dengan sistem zonasi sehingga tamatan SD sulit mendapatkan sekolah negeri.
Berdasar informasi dari berbagai sumber, setiap tahunnya di Kecamatan Pauh ada sekitar 800 tamatan SD yang ingin melanjutkan pendidikan pada tingkat SMP. Sementara hanya terdapat satu SMP yang daya tampungnya terbatas.
Menyikapi persoalan ini, anggota DPRD Padang, Dasman menyatakan bahwa penambahan SMP Negeri di Kecamatan Pauh merupakan sesuatu yang mendesak. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menekankan agar Pemko Padang lebih serius memperhatikan pembangunan SMP Negeri di Pauh.
"Saya mendesak walikota paling lama tahun 2022 gedung sekolah SMP 44 sudah berdiri. Kami di DPRD Padang akan menyetujui usulan anggarannya," kata Dasman kepada oborsumbar.com, dalam beberapa kesempatan.
Putra asli Pauh ini mengungkapkan, persoalan anggaran untuk pembelian lahan tidak ada persoalan karena anggaran tersebut sudah dialokasikan dan disimpan Pemko. Yang jadi kendala, lanjut Dasman, ketersedian lahan gedung sekolah.
"Dengan sudah dibentuknya panitia pembelian lahan gedung sekolah, kita berharap gedung sekolah SMP 44 cepat teralisasi," tegasnya.
Pada kesempatan ini, Dasman mengingatkan pada semua pihak untuk tidak mempolitisasi dunia pendidikan. Sebab, menurutnya terhambatnya pembangunan SMPN 44 di Pauh karena semua pihak mementingkan unsur politik.
Pernyataan Dasman, ada juga benarnya. Dari fakta yang ada, perencanaan pembangunan gedung SMP 44 sudah berlangsung lama, namun belum terealisasi. Sementara, sisi lain sudah ada gedung SMP 45 di Dadok Tunggul Hitam.
Kepada panitia pengadaan lahan, Dasman berpesan untuk memperhatikan kondisi geografis lahan yang akan dijadikan gedung SMP 44 yang nantinya bisa menampung tamatan SD di Kecamatan Pauh.(obr)
Posting Komentar