 |
| Djunaidi Hendri, Ketua Komisi I DPRD Padang |
PADANG - Menyikapi polemik yang terjadi dalam Seleksi Terbuka (Selter) Sekda Kota Padang. Komisi I DPRD Kota Padang akan segera memanggil Panitia Seleksi dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan Ketua Komisi I, Djunaidy Hendry kepada media ini usai rapat Komisi I, Senin 14 Maret 2022.
Djunaidy mengungkapkan, Komisi I merasa prihatin dengan hasil selter calon sekda defenitif Kota Padang. Karena tidak ada satu orang pun yang mendaftar untuk seleksi orang nomor satu dilingkungan ASN Kota Padang tersebut.
Ia menilai, komisi I DPRD Kota Padang kecewa, kenapa selter hanya dilaksanakan untuk Kota Padang saja. Kita menginginkan sekda yang berkualitas dan mampu menjawab permasalahan Kota Padang.
"Kota Padang sejak tidak ada wakil walikota dan tidak ada sekda defenitif, banyak permasalahan kota. Kota Padang ini kota besar yang perlu segera didefentifkan sekdanya, oleh karena itu denagn adanya polemik selter ini, komisi I akan segera memanggil panitia seleksi dan pj sekda, untuk memberikan keterangan," ujar Djunaidy.
Ia mengungkapkan, kenapa tidak ada yang mendaftar dan kenapa seleksi sekda ini hanya untuk pejabat kota padang saja. Dan komisi I juga secara umum akan menyarankan kepada pemerintah kota atau pansel untuk membuka lagi pendaftaran.
"Tapi untuk se Sumatera Barat, bukan hanya padang saja. Nanti pun komisi I juga akan mempertanyakan kepada walikota padang mengenai wakil walikota padang," ucap Djunaidi.
Ketua fraksi PKS ini meminta, agar walikota serius untuk memastikan wakil walikota ini secara defentif, ini kita bicara untuk kota padang. Ia menilai, kedua jabatan ini memiliki peran strategis dalam pembangunan kota padang.
"Komisi I mempertanyakan sejauh mana walikota memproses untuk wakil walikota ini, agar segera diserahkan kepada dprd. Apakah sudah ada konsolidasi dari partai pengusung, tentu ini harus diinisiatori oleh walikota, atau kapan targetnya, itu setelah pembahasan sekda ini nantinya," ujarnya.
"Ini bukan saja membicarakan wakil walikota saja, termasuk persoalan sekda. Karena kedua jabatan itu memiliki peran strategis dalam pembangunan kota padang kedepannya," pungkas Djunaidy.
Kesempatan itu Budi Syahrial mempertanyakan tentang keseriusan walikota padang dalam persoalan sekda ini. Open Biding atau seleksi terbuka, kalau hanya dibatasi sampai dilingkungan pemerintah kota padang, itu diskriminatif jadinya.
Diungkapkan kader Gerindra Kota Padang ini, Open Biding itu harus dilakukan se Sumatera Barat. Sehingga siapapun yang berpotensi untuk menjadi sekda, itu boleh mendaftar.
"Saya melihat, kondisi ini terkesan di atur untuk baying tame (membeli waktu), ketika waktunya habis, maka terbit hak walikota mengusulakan siapa yang menjadi sekda sesuai dengan pilihannya. Ini yang perlu kita hindari, jangan dipolitisir juga persoalan pns, pns itu netral, bekerja profesional, tidak berdasarkan tekanan partai politik," pungkas Budi Syahrial. (man)
Posting Komentar