 |
| Ketua Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem, Helmi Moesim |
PADANG - Ratusan karyawan Perumda Air Minum Kota Padang resah berkaitan dengan rencana kebijakan pemotongan dana tunjangan karyawan oleh direksi. Menurut informasi yang berkembang, rencana kebijakan pemotongan tunjangan karyawan oleh direksi didasari desakan Kuasa Pemilik Modal (KMP) yakni Walikota Padang, Hendri Septa
Salah seorang karyawan yang enggan menyebutkan namanya mengatakan dalam kebijakan yang baru ini, berbagai jenis tunjangan karyawan akan dipotong. Bahkan, kemungkinan ada tunjangan yang akan dihapus.
Tunjangan yang dipotong, lanjut sumber tersebut yakni tunjangan perumahan, tunjangan lauk pauk, transportasi dan tunjangan lainnya.
"Jika kebijakan ini dilaksanakan, akan merugikan karyawan yang nantinya berimbas pada kinerja," kata karyawan tersebut, Minggu (24/7/2022).
Sementara itu, informasi yang dihimpun oborsumbar.com di lingkungan Perumda Air Minum Padang, sejak satu tahun terakhir ini memang sudah terjadi pemotongan tunjangan. Bahkan, masih dari sumber yang sama menjelaskan bahwa pemotongan tunjangan hari raya (THR) tahun 2022 sudah diberlakukan.
"Mulai dari tahun 2014, karyawan menerima THR 2,8 dari besar tunjangan. Namun, tahun ini hanya menerima 1 dari besar tunjangan," jelas sumber tersebut.
Menyikapi kondisi ini, karyawan Perumda Air Minum Kota Padang berencana akan melakukan mogok kerja. Mereka juga bakal mengadukan permasalahan ini ke DPRD Padang.
Anggota DPRD Padang, Helmi Moesim menyayangkan rencana kebijakan pemotongan gaji karyawan Perumda Air Minum Padang tersebut. Menurutnya, rencana kebijakan ini tidak lah tepat saat ini.
Dijelaskannya, saat ini Pemko Padang berupaya menggenjot deviden Perumda Air Minum dengan target 4,4 miliar tahun 2023. Nah, tegasnya untuk mencapai target deviden tersebut tidak perlu Perumda mengurangi pendapatan rutinas karyawan.
"Kalau tujuannya untuk efisiensi biaya perusahaan, harusnya perusahaan mengurangi kegiatan seremonial maupun perjalanan dinas, bukan pendapatan rutinitas karyawan yang dipotong," timpal Da Ay sapaan akrab Helmi Moesim.
Politisi Partai Berkarya ini khawatir rencana kebijakan ini akan berdampak pada kesejahteraan karyawan. Dia mencontohkan, karyawan bisa gagal bayar dengan pihak ketiga.
"Mungkin karyawan punya utang atau kewajiban setiap bulannya. Dengan adanya rencana pemotongan tunjangan oleh direksi maka karyawan gagal bayar," ungkap Helmi Moesim disela-sela Paripurna KUA-PPAS, Senin (25/7/2022).
Mengingat dampak yang cukup signifikan pada kesejahteraan karyawan, untuk itu Helmi Moesim meminta direksi mengkaji ulang rencana kebijakan itu. Bahkan, kalau bisa membatalkannya.
Helmi Moesim menyarankan Kuasa Pemilik Modal fokus menaikan deviden Perumda Air Minum. Apabila deviden tidak capai target baru evaluasi jajaran direksi atau pejabat Perumda Air Minum
Ketua Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem ini menilai rencana kebijakan yang dilakukan Direksi Perumda Air Minum bukanlah kebijakan populer. Oleh sebab itu, Da Ay juga menyakini bahwa Walikota Hendri Septa selaku Kuasa Pemilik Modal juga tidak sependapat dengan rencana kebijakan direksi.
"Pemotongan tunjangan karyawan adalah sesuatu yang tidak tepat di tengah perbaikan dan pemulihan ekonomi pascapandemi," paparnya.
Kesempatan ini, Helmi Moesim menyentil keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Air Minum yang kurang peka terhadap persoalan ini. Helmi berpendapat selaku perpanjangan tangan antara Pemko, Direksi dan karyawan harusnya menjembatani persoalan ini.
"Buat apa Dewas itu diberi honor dan fasilitasi lainnya kalau tidak memahami persoalan karyawan," sentilnya.(agb)
Posting Komentar