 |
| Budi Syahrial |
PADANG - Sekretaris Komisi I DPRD Padang, Budi Syahrial menilai bahwa di Perintahan Kota (Pemko) Padang terkesan ada "kerajaan" STPDN.
Hal itu diungkap Budi Syahrial, beberapa waktu lalu, dikantin kantor DPRD Kota Padang, jalan Sawahan.
Budi menghimbau, mestinya Walikota Padang juga memberikan kesempatan ASN yang bukan STPDN untuk posisi jabatan. Seperti lurah, camat dan jabatan lain lainnya di dilingkungan OPD yang ada.
"Malah kesannya justru hampir seluruhnya jabatan yang ada STPD saja. Maka timbul kesan ada kerajaan STPDN di Pemko Padang, karena kita lihat, seluruh jabatan strategis, jabatan kepala dinas di Pemko hampir semuanya STPDN," ujarnya.
Budi memandang, apakah penilaian walikota atau timnya, kepada mereka yang dari universitas, seperti Unand, Bung Hatta, Unes, UIN Imam Bonjol dan yang lain-lain itu tidak mampu mengelola kota ini.
"Janganlah membiarkan beberapa posisi jabatan itu kosong, sementara banyak yang mampu untuk itu, berikanlah kesempatan kepada mereka yang memang mampu. Sehingga kota ini lebih objektif juga menempatkan orang orang yang punya kemapuan untuk itu," tegasnya.
Terakhir dikatakan Budi, bagusnya, kalau ada seleksi, gelarlah seleksi terbuka, umumkan nilainya.
"Kalau memang walikota objektif bersama jajarannya, seharusnya mengangkat orang-orang yang mampu, walaupun bukan STPDN," pungkasnya.(man/obr)
Posting Komentar