PADANG - Sedikitnya 200 anak yatim dari perwakilan Panti Asuhan Mentawai menerima santunan dan tali asih. Santunan tersebut diberikan Wakil Ketua DPRD Padang, Jupri yang telah menjadi kegiatan rutin tahunan.

"Ini adalah kegiatan rutin sekaligus bentuk ucapan terima kasih kepada masyarakat yang mempercayai saya kembali sebagai anggota dewan," kata Jupri disela-sela kegiatan, Minggu (15/9/2024).

Pria yang akrab dipanggil Mak Dang ini menjelaskan agar anak-anak yatim piatu itu juga senantiasa bersyukur atas kebaikan yang diterimanya dan mendoakan mereka yang selalu berkontribusi dan memberikan bantuan.

Disebutkan Mak Dang, selain memberikan santunan, para anak yatim juga diberi motivasi.

Politisi Partai Amanat Nasional ini berpesan kepada para anak yatim dan piatu yang hadir untuk menimba ilmu setinggi mungkin, sehingga kelak bisa menjadi anak yang membanggakan bagi orang tuanya yang telah tiada.

"Jadilah kebanggaan orang tua. Bahkan harus menjadi teladan, itu yang kita harapkan. Harus punya semangat yang tinggi untuk menimba ilmu dan berkontribusi lagi untuk orang lain. Kita doakan semua sehat," harapnya.

Jupri menambahkan, menjadi tugas khusus para wakil rakyat untuk mengawal dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, termasuk kepada anak yatim dan piatu.

Hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPR R, Asli Khaidir. Selain itu juga terlihat anggota DPRD Padang, Helmi Moesim dan Zalmadi dan tokoh masyarakat lainnya. (***)

Direktur Polteknas Komala Sari menerima penghargaan Rekor MURI

PEKANBARU - Politeknik Pengadaan Nasional mengadakan seminar nasional dengan tema "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pendidikan Vokasi Pengadaan", di lantai 2 Hotel Pangeran, Senin (9/9/2024).

Adapun topik bahasan yang dibawakan oleh pemateri dalam seminar ini, pertama transformasi digital pengadaan jasa/barang pemerintah. Kedua, optimalisasi peningkatan kompetensi PPK, PPTK, Pokja pemilihan dan PP dalam PBJP. Ketiga, urgensi pengadaan e-catalog. Keempat, pentingnya pendidikan vokasi pengadaan. Kelima, potensi sengketa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Keenam, aspek hukum pidana pengadaan barang/jasa. Ketujuh, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pengadaan barang/jasa.

Ketua pelaksana, Vina Valentina dalam sambutannya mengatakan seminar ini merupakan seminar nasional pertama yang diadakan oleh kampus Politeknik Pengadaan Nasional, yang sekaligus merupakan kuliah umum pertama bagi mahasiswa angkatan pertama di Politeknik Pengadaan Nasional.

"Kita sebagai akademisi, peneliti, pengamat dan praktisi di sektor pengadaan barang dan jasa perlu mengangkat tema ini dalam seminar nasional kali ini sebagai sarana mengembangkan ide opini dan menyampaikan hasil hasil temuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut dalam pengembangan Indonesia di masa yang ke depannya," ungkap Vina.

Ia menambahkan tujuan diadakan kegiatan seminar ini yaitu menyebar luaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta mendiskusikan dan menerapkan hasil karya penelitian di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional maupun daerah.

"Selain itu juga dilakukan ajang penilaian atau award bagi UKPBJ yang terdapat di Provinsi atau Kabupaten kota se Provinsi Riau. Penilaian ulang ini dilakukan berdasarkan angka kematangan unit kerja pengadaan barang atau jasa (UKPBJ). Kegiatan ini merupakan salah satu strategi untuk mendukung UKPBJ agar memiliki tata kelola yang baik dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pengembangan yang lebih besar lagi," jelasnya.

Direktur Politeknik Pengadaan Nasional, Kamala sari dalam sambutannya mengatakan Politeknik Pengadaan Nasional Kota Pekanbaru berdiri pada 11 Januari 2024, merupakan kampus vokasi pertama dalam pengadaan barang/jasa. Berlokasi di Jalan Semangka, Gang Nurul Ima, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Dibawah Yayasan Pendidikan Komala Sari Piliang dan telah mendapat Surat Keputusan Izin dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Politeknik Pengadaan Nasional dibekali dengan ilmu pengadaan, dan didampingi oleh sertifikat ahli pengadaan, sehingga nantinya sarjana pengadaan yang dihasilkan oleh politeknik pengadaan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat," ungkap Kamala.

Ia menyebutkan Politeknik Pengadaan Nasional 30% teori dan 70% praktek sehingga skill lulusannya benar benar kompeten dalam rangka mendukung kinerja pemerintah khususnya bidang pengadaan barang/jasa.

"Politeknik Pengadaan Nasional sebagai kampus vokasi pertama di Indonesia merasa terpanggil untuk berkontribusi terhadap pengembangan SDM pengadaan di Provinsi Riau," katanya.(***)