PADANG - Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencatat tingkat inflasi terendah di Indonesia, dengan angka -2,04% berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada minggu ketiga Maret 2025. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi nasional yang tercatat sebesar -0,09%.

Atas capaian tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menerima apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Keberhasilan ini dinilai sebagai langkah konkret dalam mengendalikan inflasi, terutama menjelang perayaan Idul Fitri 1446 H.

Tak hanya di tingkat provinsi, daerah di Sumbar juga unggul dalam kategori kabupaten dan kota. Kota Pariaman mencatat inflasi -3,3%, sementara Kabupaten Kepulauan Mentawai mencatat inflasi -6,26%, menjadikannya yang terbaik di kategori masing-masing secara nasional.

Apresiasi dari Mendagri disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2025 yang digelar secara virtual pada 25 Maret 2025. Dalam forum tersebut, Tito Karnavian menegaskan bahwa Sumbar berhasil menjadi contoh dalam pengendalian inflasi.

"Secara nasional, inflasi terendah berhasil dicatatkan oleh Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih Bapak Gubernur Mahyeldi Ansharullah. Tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga kabupaten dan kota, yakni Kota Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai," ujar Tito dalam rapat tersebut.

Pujian serupa kembali disampaikan Mendagri dalam Forum Pemantauan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtimas) yang diadakan Kemendagri via Zoom pada malam takbiran, Minggu (30/3/2025).

"Terima kasih Pak Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi Ansharullah, Bupati Mentawai Bapak Rinto Wardana, dan Wali Kota Pariaman, Bapak Yota Balad atas keberhasilannya dalam pengendalian inflasi menjelang Idul Fitri 2025. Semoga kinerja baik ini dapat dipertahankan dan bisa diikuti oleh daerah lain," ujar Tito.

Menanggapi apresiasi tersebut, Gubernur Mahyeldi menyebut pencapaian ini sebagai hasil kerja keras Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Alhamdulillah, berkat kerja sama pemerintah dan TPID, inflasi di Sumbar berhasil ditekan. Bahkan karena menjadi yang terbaik di seluruh tingkatan nasional, kita mendapat apresiasi berulang dari Pemerintah Pusat," ujar Mahyeldi.

Ia menekankan pentingnya pengendalian inflasi karena berhubungan langsung dengan stabilitas harga pangan dan kebutuhan pokok masyarakat. Keberhasilan ini diharapkan tidak hanya terbatas pada sektor inflasi, tetapi juga menjadi inspirasi dalam berbagai bidang lainnya guna mempercepat pembangunan di Sumbar. (***)

PADANG—Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di jalur maut Sitinjaulauik, tepatnya di lokasi para pengatur jalan (PKJR) dan youtuber sitinjaulauik mangkal, Minggu (30/3/2025) dini hari.

Sebuah truk Hino dengan nomor polisi B 9855 OI mengalami rem blong dan terbalik di tikungan, hingga menghantam dua sepeda motor yang sedang parkir.

Kapolsek Lubukkilangan, Kompol Sosmedya, mengungkapkan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 02.45 WIB. Truk yang dikemudikan oleh Muliadi (54) melaju dari arah Solok menuju Kota Padang.

Sesampainya di tikungan Panorama I, truk mengalami rem blong dan menabrak dinding pembatas jalan. Akibatnya, truk terbalik dan menabrak dua sepeda motor yang sedang parkir di pinggir jalan.

Dua sepeda motor yang tertabrak adalah Honda Beat dengan nomor polisi BA 4170 YG dan sepeda motor Smash dengan nomor polisi BA 6254 IG. Sepeda motor Beat milik Hendri Lesmana (40), sedangkan sepeda motor Smash atas nama Gusrizal (30). Kedua pengendara sepeda motor sedang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan.

"Truk diduga mengalami rem blong sehingga pengemudi tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Truk kemudian menabrak dinding pembatas jalan dan terbalik, serta menabrak dua sepeda motor yang sedang parkir," ujar Kompol Sosmedya.

Akibat kecelakaan ini, truk Hino mengalami kerusakan parah. Dua sepeda motor yang tertabrak juga mengalami kerusakan berat karena terhimpit badan truk.

"Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini," kata Kompol Sosmedya.

Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa truk dan dua sepeda motor yang terlibat kecelakaan.

"Kami masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Kami akan memeriksa pengemudi truk dan saksi-saksi untuk mengetahui kronologi kejadian," ujar Kompol Sosmedya.

Kondisi jalan di lokasi kejadian, yaitu tikungan Panorama I, memang dikenal rawan kecelakaan. Jalan beraspal beton tersebut memiliki tikungan tajam dan kondisi jalan yang kurang baik. Selain itu, arus lalu lintas di jalur Padang-Solok juga cukup padat, terutama pada akhir pekan. (***)

PADANG - Menjelang mudik Lebaran Idul Fitri 1446 H, PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumbar mengimbau masyarakat untuk memastikan kondisi rumah aman sebelum ditinggal bepergian. 

General Manager PLN UID Sumbar, Ajrun Karim, menyampaikan bahwa PLN siap menjaga keandalan listrik agar masyarakat dapat beribadah dengan khusyuk dan menikmati waktu bersama keluarga.

Selain itu, PLN juga menjamin pasokan listrik tetap andal selama libur Lebaran.Namun, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan listrik di rumah sebelum ditinggalkan.

Tips Aman Kelistrikan Saat Mudik

Agar listrik di rumah tetap aman selama mudik, PLN memberikan beberapa tips bagi masyarakat:

Cabut Peralatan Elektronik Pastikan semua perangkat elektronik yang tidak digunakan sudah dicabut dari sumber listrik, termasuk terminal listrik yang tidak perlu.

Periksa Instalasi Listrik Pastikan instalasi listrik dalam kondisi baik. Jika perlu, hubungi instalatir untuk pemeriksaan sebelum mudik.

Nyalakan Lampu di Teras Lampu penerangan di teras dan halaman rumah sebaiknya tetap dinyalakan untuk menghindari potensi tindak kejahatan.

Isi Token Listrik untuk Pelanggan Prabayar Pelanggan prabayar disarankan mengisi token listrik sebelum mudik agar terhindar dari pemadaman listrik saat rumah kosong.

Lunasi Tagihan untuk Pelanggan Pascabayar Bagi pelanggan pascabayar, pastikan tagihan listrik sudah dibayar agar tidak terkena pemutusan saat mudik.

Layanan PLN Selama Libur Lebaran

Untuk kemudahan layanan kelistrikan selama mudik, pelanggan dapat menggunakan Aplikasi PLN Mobile. Aplikasi ini memudahkan pelanggan dalam pembelian token, pembayaran tagihan listrik, pengajuan pasang baru, hingga tambah daya.

“Jika selama libur Lebaran terjadi gangguan atau ada hal yang perlu ditindaklanjuti, pelanggan bisa melaporkannya melalui PLN Mobile. Petugas PLN tetap siaga dan siap turun ke lokasi,” ujar Ajrun Karim.

Fasilitas untuk Pemudik dengan Kendaraan Listrik

Bagi pemudik yang menggunakan kendaraan listrik, PLN Mobile juga menyediakan informasi lokasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) terdekat. Dengan fitur ini, pengguna kendaraan listrik dapat lebih mudah mengisi daya selama perjalanan.

Ajrun berharap seluruh layanan PLN dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan mudik dengan tenang. “Mari bersama-sama menjaga listrik tetap aman agar mudik lebih nyaman. Gunakan PLN Mobile untuk berbagai kebutuhan listrik,” tutupnya. (***)

KALI ini dunia akan menyaksikan fenomena langka pada 29 maret 2025, yang dikenal sebagai Gerhana Matahari Tanduk Setan. Fenomena ini terjadi bersamaan dengan Supermoon, menjadikannya salah satu peristiwa astronomi yang paling dinantikan tahun ini.

Gerhana Matahari Tanduk Setan adalah jenis Gerhana Matahari Sebagian, di mana Bulan hanya menutupi sebagian kecil Matahari. Pada fase tertentu, Matahari yang terlihat menyerupai bentuk sabit dengan dua ujung tajam, mirip dengan tanduk setan.

Fenomena ini terjadi ketika, posisi bulan tidak sepenuhnya sejajar dengan matahari dan bumi, sehingga hanya sebagian cakram matahari yang tertutup. Gerhana ini akan berlangsung dari pukul 16:50 Wib hingga 20:43

Wilayah yang dapat menyaksikan fenomena ini meliputi Eropa, Rusia Barat Laut, Atlantik Utara, sebagian Amerika Utara, Afrika, Asia utara, sebagian kecil Amerika Selatan, wilayah Greenland dan Islandia, serta sebagian besar Samudra Atlantik dan Arktik.

Namun, fenomena ini tidak dapat disaksikan di Indonesia. Masyarakat dapat menyaksikannya melalui siaran langsung dari kanal astronomi seperti NASA Live atau Royal Museums Greenwich.

Gerhana ini bertepatan dengan Supermoon yaitu ketika Bulan berada di titik terdekatnya dengan Bumi (perigee). Hal ini membuat Bulan terlihat lebih besar dan terang di langit malam.

Bentuk "tanduk setan" yang terlihat selama gerhana ini memberikan peluang luar biasa bagi para penggemar astrofotografi untuk mengabadikan momen langka ini.

Kombinasi antara Gerhana Matahari Sebagian dan Supermoon jarang terjadi, menjadikannya peristiwa yang sangat istimewa.

Dalam beberapa budaya, bentuk "tanduk setan" sering kali diasosiasikan dengan simbol mistis atau mitologi tertentu.

Mitologi Hindu menyebutkan bahwa gerhana terjadi karena dewa Rahu menelan Matahari. Sementara itu, di Tiongkok kuno, gerhana dianggap sebagai akibat naga yang memakan Matahari.

Dalam beberapa budaya kuno, gerhana matahari dianggap sebagai pertanda buruk atau tanda kemarahan para dewa. Beberapa kepercayaan tradisional melarang ibu hamil keluar rumah saat gerhana, karena diyakini dapat memengaruhi kesehatan bayi.

Gerhana Matahari Tanduk Setan adalah salah satu fenomena langit yang memukau dan penuh keunikan. Selain memberikan peluang untuk belajar lebih banyak tentang alam semesta, fenomena ini juga mengingatkan kita akan keindahan dan misteri kosmos. Meskipun mitos-mitos terkait gerhana masih ada, penting untuk memahami fenomena ini secara ilmiah dan menikmatinya sebagai keajaiban alam.

Jika Anda tertarik untuk menyaksikan fenomena ini, pastikan untuk menggunakan perlengkapan pengamatan yang aman, seperti kacamata khusus gerhana. (***)

PADANG - Upaya pengiriman tengkorak rusa beserta tanduk tanpa dokumen resmi melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) digagalkan petugas Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat (Sumbar).

"Kami memiliki tugas utama dalam melakukan biodefense guna melindungi sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit," ujar Kepala Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumbar, Ibrahim, Kamis (27/3/2025), dikutip dari Antara.

Ibrahim menegaskan, tindakan penahanan tengkorak rusa dan tanduk ini merupakan langkah untuk menjaga kelestarian satwa liar. Pengawasan terhadap lalu lintas satwa langka telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

"Setiap tanduk rusa yang dikirim antarwilayah wajib dilaporkan kepada petugas karantina, disertai dokumen yang lengkap sebagai syarat untuk keluar dari daerah asal," jelasnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dua tengkorak rusa dan tanduk yang disita berasal dari rusa Timor atau rusa Timorensis. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018, rusa Timor termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi.

"Karena termasuk satwa dilindungi, tanduk rusa tidak bisa dikirim sembarangan tanpa dokumen resmi. Setiap pengiriman harus dilengkapi dengan surat angkut tumbuhan dan satwa liar dalam negeri dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat," tegas Ibrahim.

Ia juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi regulasi sebelum mengirimkan hewan, ikan, tumbuhan, atau produk turunannya.

Setiap pengiriman harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan karantina guna mencegah penyebaran hama dan penyakit.

Penahanan tengkorak rusa ini bermula dari kecurigaan petugas bandara terhadap sebuah paket yang diberi label berisi patung. Saat diperiksa dengan X-Ray, ditemukan bentuk menyerupai struktur tulang.

Petugas Avsec dan Karantina Sumbar kemudian membuka paket tersebut dan menemukan dua tengkorak serta tanduk rusa yang telah diawetkan.(***)

MASJID Al Huda Silayang bukan sekadar rumah ibadah, tetapi juga simbol kebersamaan dan peradaban Islam di Lubukbasung, Kabupaten Agam. 

Berdiri sejak 1952, masjid ini menjadi masjid yang paling tua di Lubukbasung Agam. Berdiri di perbukitan Nagari Silayang, Lubukbasung, Agam masjid ini menjadi sejarah bagaimana salah satu penyebaran agama islam di Lubukbasung. 

Dikutip dari padek.co, sudah setengah abad lebih, Masjid Nurul Huda menjadi saksi sejarah perkembangan agama dan sosial masyarakat setempat. Masih tetap berdiri kokoh nuasa lampau, tanpa sentuhan arsitektur modern.

Ketua Pengurus Masjid Al Huda, Suparman menegaskan bahwa peran masjid ini jauh melampaui fungsi ibadah semata.

“Masjid ini bukan hanya tempat salat, tapi juga tempat berkumpul masyarakat. Dulu dan sekarang, berbagai kegiatan keagamaan, sosial, hingga musyawarah kampung berlangsung di sini,” ujar Suparman.

Berdasarkan cerita para sesepuh kampung, Masjid Al Huda Silayang didirikan sebagai wujud kebutuhan masyarakat akan tempat ibadah yang representatif. Pada masa itu, Lubukbasung masih berupa daerah yang belum banyak memiliki fasilitas umum, termasuk tempat ibadah yang memadai.

Para tokoh masyarakat bersama-sama mengumpulkan dana dan tenaga untuk membangun masjid ini. Kayu-kayu pilihan ditebang dari hutan sekitar, sementara atapnya masih menggunakan rumbia.

Tidak ada kontraktor besar, hanya gotong royong dan niat tulus untuk memiliki masjid sendiri. Seiring waktu, bangunan masjid mengalami beberapa renovasi.

Dari awalnya berbentuk sederhana dengan dinding kayu, kini telah berdiri megah dengan arsitektur yang lebih modern. Namun, semangat kebersamaan dan nilai-nilai gotong royong tetap melekat pada masjid ini.

Sejak awal berdiri, Masjid Al Huda tidak hanya digunakan untuk ibadah wajib seperti shalat lima waktu dan shalat Jumat. Masjid ini juga menjadi pusat berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, hafalan Al Quran, dan perayaan hari besar Islam.

Salah satu kegiatan yang rutin diadakan adalah Gebyar Ramadan untuk anak-anak, yang mencakup lomba hafalan surat pendek dan berbagai perlombaan Islami lainnya.

Hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada generasi muda sejak dini. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Al Huda juga memiliki peran besar dalam aspek sosial

Masyarakat kerap berkumpul di masjid untuk berbagai kegiatan, mulai dari rapat Posyandu, rapat pemuda, hingga menyelesaikan pertengkaran atau konflik kecil di kampung.

Dalam hal ini, masjid berfungsi sebagai wadah penyelesaian masalah dengan pendekatan agama dan musyawarah. Segala bentuk perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara yang damai, sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan persaudaraan.

Masjid juga menjadi pusat koordinasi bagi kegiatan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Banyak program kesejahteraan rakyat (Kesra) yang bermula dari masjid ini, termasuk bantuan untuk kaum dhuafa dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Selain itu, masjid ini juga sering menjadi tempat studi bagi mahasiswa dari Universitas Negeri Padang (UNP). Mereka datang untuk melakukan penelitian tentang kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat di Lubukbasung.

“Beberapa kali kami menerima tamu mahasiswa dari UNP Padang yang ingin mengkaji langsung bagaimana peran masjid dalam kehidupan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Masjid Al Huda memiliki nilai historis dan sosial yang penting,” tambah Suparman.

Peran Masjid Al Huda tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, seperti Pondok Pesantren (Ponpes), Kementerian Agama (Kemenag), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta tokoh-tokoh pendidikan dan keagamaan.

Sebagai salah satu masjid tertua di Lubukbasung, Masjid Al Huda memiliki nilai sejarah yang tinggi. Keberadaannya selama lebih dari tujuh dekade menjadi bukti bahwa masjid bukan hanya sekadar bangunan fisik, tetapi juga pusat spiritual dan sosial bagi masyarakat.

Suparman berharap bahwa generasi muda tetap menjaga keberlangsungan masjid ini.(***)

JAKARTA - Kasus kematian Juwita (23), jurnalis wanita asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mulai menemukan titik terang. Juwita diduga dibunuh oleh oknum anggota TNI AL.

Dilansir detikKalimantan, terungkapnya pelaku berawal dari penyelidikan polisi terhadap barang bukti milik korban yang tersisa. Ketika korban ditemukan di TKP, HP dan dompet korban hilang. Polisi pun memeriksa laptop korban untuk mencari petunjuk.

Dalam laptop tersebut, ditemukan chat dengan kekasihnya. Korban diminta datang menemuinya. Terduga pelaku masih sempat mengirim chat berisi petunjuk arah. Diduga setelah itulah korban diserang.

Komandan Polisi Militer Lanal Balikpapan Mayor Laut (PM) Ronald L Ganap membenarkan peristiwa yang terjadi di Jalan Gunung Kupang, Kabupaten Banjar, itu melibatkan oknum TNI AL.

"Benar, pembunuhan dilakukan oknum TNI AL pangkat I berinisial J," ujarnya dilansir detikKalimantan, Rabu (26/3/2025).

Ronald membeberkan pelaku sudah berdinas di TNI AL selama 4 tahun. Mengenai hubungannya dengan Juwita, ia menyebut masih dalam pendalaman.

"Perkembangan akan kami sampaikan," ujarnya.

Ia pun membenarkan jika korban, Juwita merupakan salah satu jurnalis media online di Banjarbaru. Saat ini, pihaknya masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut dan masih melakukan penyidikan terhadap motif pelaku tega mehabisi nyawa korban.

"Korban seorang wartawati media online," sebut Ronald.

Diketahui, Juwita akan menikah dengan sang kekasih pada Mei 2025 mendatang. Namun dia ditemukan tak bernyawa di Jalan Gunung Kupang, Kabupaten Banjar pada Sabtu (22/3/2025) lalu.

Hingga berita ini ditulis, tim detikKalimantan masih berupaya mengkonfirmasi ke pihak kepolisian mengenai terduga pelaku.(***)

LIMAPULUHKOTA - Ruas jalan provinsi di Kabupaten Limapuluh Kota, khususnya jalur Pangkalan hingga Galugua, mengalami kerusakan parah di sejumlah titik.

Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah jalan terban di Jorong Tanjuang Jajaran, Nagari Galugua, yang nyaris putus total dan berpotensi mengisolasi ratusan warga.

Kondisi ini diungkapkan oleh sejumlah warga di Kecamatan Pangkalan dan Kapur IX, serta dikonfirmasi oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Limapuluh Kota, Rahmadinol, melalui pesan WhatsApp, Senin (24/3/2025) dilansir padek.co

“Ada jalan yang nyaris putus, jembatan kayu tidak layak dilewati, serta lubang-lubang besar. Kami berharap Pemprov Sumbar segera menanganinya agar jalan kembali lancar,” ujar Rino Hendriko, warga Pangkalan Koto Baru.

Kekhawatiran serupa disampaikan Patria, warga Kapur IX. “Jika tidak segera diperbaiki, kerusakan akan semakin parah. Jangan tunggu sampai benar-benar putus baru bertindak,” tegasnya.

Rahmadinol membenarkan bahwa setidaknya ada tiga titik kerusakan terparah di ruas jalan Provinsi Sumatera Barat (ruas P.076) yang memerlukan penanganan segera.

“Dinas PU Provinsi sudah meninjau, teknis perbaikannya menjadi kewenangan mereka,” jelasnya.

Sebelumnya, Wali Nagari Galugua, Wendriadi, telah meminta perhatian Pemprov Sumbar untuk segera memperbaiki jalan terban menuju Jorong Tanjuang Jajaran. Jalan ini sangat vital sebagai akses transportasi utama warga.

“Kami sudah kehabisan cara meminta perhatian Pemprov. Bahkan sebelumnya, kami dan sejumlah tokoh sudah menghadap langsung ke Gubernur Mahyeldi, tetapi belum ada hasil maksimal,” ujar Wendriadi dengan nada kesal.

Warga dan pemerintah setempat berharap Gubernur Sumbar segera memprioritaskan perbaikan jalan ini sebelum kondisi semakin memburuk dan mengancam mobilitas masyarakat. (***)

JAKARTA - Timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini membuat Skuad Garuda tetap berada di posisi 4 klasemen sementara.

Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (25/3/2025), Timnas Indonesia tampil dominan atas Bahrain sejak kickoff. Garuda pun berhasil unggul di babak pertama.

Di menit ke-24, Ole Romeny bisa menjebol gawang Bahrain. Memanfaatkan umpan dari Marselino Ferdinan, Romeny berhasil mengecoh Ebrahim Lufalla.

Awal babak kedua, peluang emas langsung didapat Indonesia. Sayang umpan manja dari Kevin Diks, gagal disambut Marselino Ferdinan menjadi gol.

Bahrain menekan menit ke-48. Kemelut terjadi di jantung pertahanan Indonesia, beruntung ada Rizky Ridho menyundul bola ke luar.

Bahrain kembali menekan lewat tendangan jarak jauh Ali Madan menit ke-59. Beruntung bola masih bisa ditangkap Maarten Paes.

Ole Romeny melepaskan tendangan jarak jauh menit 63. Tapi bola masih dapat ditangkap Ebrahim Lufalla.

Peluang emas didapat Indonesia menit 67. Tapi Marselino membuang peluang itu, meski sudah berdiri bebas di depan gawang Bahrain.

Giliran Bahrain yang mendapat peluang semenit berselang. Untungnya sundulan Mohamed Al Romaihi melenceng tipis dari gawang Indonesia.

Peluang emas kembali didapat Indonesia menit ke-78. Umpan matang Ricky Kambuaya gagal dimaksimalkan Eliano. Bolanya melebar di atas gawang Bahrain.

Bahrain mencoba menekan di menit-menit akhir. Namun tak ada gol yang tercipta. Indonesia menang 1-0 atas Bahrain.

Kemenangan ini membuat Indonesia tetap berada di posisi 4 klasemen sementara Grup C dengan 9 poin. Garuda ada di bawah Arab Saudi yang mengoleksi 10 poin di posisi ketiga dan Australia di posisi kedua dengan 13 poin, lalu Jepang di peringkat teratas dengan 20 poin.

Sementara Bahrain tetap di posisi 5 dengan 6 poin. Menyusul China di posisi 6 dengan poin sama dengan Bahrain.(dtc)

SELATPANJANG - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, mendeportasi seorang wanita warga negara Malaysia karena tinggal melebihi batas waktu kunjungan pada akhir pekan lalu (21/3/2025).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Putu Sonny Kharmawi Guna, menjelaskan WN Malaysia berinisial ZM dideportasi setelah terbukti melanggar Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Yang bersangkutan diberikan tindakan administaratif keimigrasian berupa deportasi karena berada di wilayah Indonesia melebihi waktu izin tinggal,” katanya, Senin (24/3/2025) seperti yang dirilis riaupos.co.

Sonny mengatakan bahwa izin tinggal ZM telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal.

Ia juga menyampaikan agar menindak orang asing yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Deportasi itu, lanjut Sonny, dilakukan dengan prosedur yang sesuai dan dilakukan secara lancar tanpa adanya insiden yang berarti.

“Warga Negara Malaysia tersebut di deportasi keluar wilayah Indonesia melalui pelabuhan tanjung harapan selatpanjang dengan menggunakan kapal MV OCEANNA VIII tujuan Kukup, Johor Bahru, Malaysia pukul 09.30 WIB,” ucapnya.

Sonny menegaskan Imigrasi Selatpanjang tidak hanya meberikan pelayanan keimigrasian, tetapi juga melakukan penegakan hukum, demi keamanan negara.

Sementara, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Rianto Hendro Santoso menyatakan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang akan selalu siap untuk menindak tegas terhadap orang asing yang melanggar peraturan perundang – undangan.

“Pihak imigrasi berharap agar semua warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia dapat lebih memahami dan mematuhi prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran perjalanan dan mencegah pelanggaran hukum yang dapat merugikan kedua belah pihak Kegiatan deportasi berjalan dengan tertib dan aman,” tutup Rianto.(***)

PADANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas II Minangkabau mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Sumatera Barat selama tiga hari ke depan, 23-25 Maret 2025.

Berdasarkan informasi yang dirilis oleh BMKG Minangkabau pada Minggu (23/3/2025) pukul 09.30 WIB, kondisi cuaca di Sumatera Barat akan mengalami dinamika signifikan pada periode tersebut dengan pola cuaca yang bervariasi di berbagai kabupaten dan kota.

Prakiraan Cuaca Sumatera Barat 23 Maret 2025

Pagi hari: Cerah berawan hingga berawan.

Siang hingga sore hari: Berawan hingga hujan ringan, potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padangpariaman, Sawahlunto, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung, dan Dharmasraya.

Malam hari: Berawan.

Dini hari: Berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padangpariaman, Pariaman, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan Dharmasraya.

Suhu udara: Berkisar 18–31°C

Kelembaban udara: Mencapai 70–98%

Kecepatan angin: Dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4–28 km/jam

Peringatan dini: Waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang pada siang hingga sore hari di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padangpariaman, Sawahlunto, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, dan sekitarnya.

Prakiraan Cuaca Sumatera Barat 24 Maret 2025

Pagi hari: Cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai.

Siang hingga sore hari: Berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Padangpanjang, Padangpariaman, Pesisir Selatan, Payakumbuh, Sawahlunto. Potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Pasaman, Limapuluh Kota, Kabupaten Solok, Solok

Malam hari: Berawan, potensi hujan ringan di wilayah Dharmasraya.

Dini hari: Berawan.

Suhu udara: Berkisar 16–32°C

Kelembaban udara: Mencapai 70–98%

Kecepatan angin: Dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 4–36 km/jam

Peringatan dini: Waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang pada siang hingga sore hari di wilayah Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Pasaman, Limapuluh Kota, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, dan sekitarnya.

Peringatan dini: Waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang pada siang hingga sore hari di wilayah Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Pasaman, Limapuluh Kota, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, dan sekitarnya.

Prakiraan Cuaca Sumatera Barat 25 Maret 2025

Pagi hari: Cerah berawan hingga berawan.

Siang hingga sore hari: Cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan di wilayah Pasaman, Limapuluh Kota, potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Solok.

Malam hari: Cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan di wilayah Pasaman.

Dini hari: Berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai.

Suhu udara: Berkisar 16–32°C

Kelembaban udara: Mencapai 65–98%

Kecepatan angin: Dari timur hingga selatan dengan kecepatan 4–28 km/jam

Peringatan dini: Waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang pada siang hingga sore hari di wilayah Kabupaten Solok dan sekitarnya.

Masyarakat diharapkan tetap memantau perkembangan informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG di www.bmkg.go.id atau menghubungi kantor BMKG terdekat. (***)

PADANG –PT Hutama Karya (Persero) akan mengoperasikan tiga ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) secara fungsional selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2025. Pengoperasian ini berlangsung mulai 24 Maret hingga 10 April 2025 setiap hari pada pukul 08.00-17.00 WIB.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan volume kendaraan yang signifikan selama periode mudik dan balik Lebaran tahun ini.

Tiga ruas tol yang akan dibuka meliputi Jalan Tol Pekanbaru-Padang Seksi Sicincin-Padang (35,90 kilometer), Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 Seulimeum-Padang Tiji (23,95 kilometer), dan Jalan Tol Palembang-Betung Seksi 2 GT Rengas/Musi Landas-Pangkalan Balai (30,67 kilometer).

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero), Adjib Al Hakim, menekankan bahwa pengoperasian fungsional ini memiliki ketentuan khusus.

"Fungsional hanya diperuntukkan bagi kendaraan Golongan I (non-bus), seperti mobil pribadi dan kendaraan kecil lainnya dengan kecepatan maksimum 40 km/jam. Sementara itu, kendaraan berat seperti truk, bus, dan kendaraan non-Golongan I tidak diperbolehkan melintas," ujarnya, Sabtu (22/3/2025).

Pengoperasian ketiga ruas tol tersebut akan dilaksanakan berdasarkan diskresi kepolisian untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan selama periode pengoperasian fungsional.

Dalam implementasinya, ketiga ruas tol akan menerapkan skema yang berbeda. Untuk Tol Palembang-Betung Seksi 2 akan menggunakan skema satu arah, yaitu dari arah Palembang menuju Jambi pada saat arus mudik, dan dari arah Jambi menuju Palembang ketika arus balik.

Berbeda dengan ruas tersebut, dua ruas lainnya akan mengoperasikan skema dua arah. Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 akan menerapkan sistem dua arah baik dari Seulimeum menuju Padang Tiji maupun sebaliknya. Hal serupa juga diterapkan pada Tol Pekanbaru-Padang Seksi Padang-Sicincin yang akan menggunakan skema dua arah, baik dari Padang menuju Sicincin maupun arah sebaliknya.

Demi memberikan pengalaman perjalanan yang optimal, PT Hutama Karya (Persero) telah melakukan berbagai persiapan fasilitas pendukung. Persiapan tersebut mencakup peningkatan frekuensi patroli, pemasangan rambu-rambu tambahan, serta penguatan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan instansi terkait lainnya.

"Kami menghimbau seluruh pemudik untuk mempersiapkan diri sebelum melintas dengan memastikan memiliki kartu uang elektronik serta dalam kondisi fisik yang prima," kata Adjib.

Pihak Hutama Karya juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas selama menggunakan tol fungsional. Para pemudik diminta untuk mematuhi batas kecepatan fungsional, mengikuti petunjuk rambu dan papan informasi yang telah disediakan, serta menaati arahan dari petugas di lapangan, termasuk petugas tol, kepolisian, dan dinas perhubungan agar perjalanan dapat berjalan dengan lancar.

"Apabila terdapat keluhan atau terjadi keadaan darurat di jalan tol, segera laporkan ke Call Centre masing-masing ruas tol," tambah Adjib Al Hakim.

Pengoperasian fungsional tiga ruas tol ini merupakan bagian dari strategi PT Hutama Karya dalam mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025. Dengan dibukanya tol secara fungsional, diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan dan menyediakan alternatif jalur bagi para pemudik, khususnya di wilayah Sumatera.(***)

PEKANBARU - Tidak mudah mencari orang tua yang membuang atau meninggalkan anaknya, terutama jika masih bayi. Demikian juga dengan kasus “penelantaran” anak pada satwa jauh lebih sulit lagi. 

Setidaknya inilah yang dirasakan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau saat ini. Sudah lebih dari 10 hari sejak seekor bayi gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) dievakuasi dari kebun sawit di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, BBSKDA belum mendapat pencerahan perihal asal kawanan bayi gajah itu. Apalagi soal yang aman induknya.

Dirilis riaupos.co, Kepala Bidang KSDA Wilayah II BBKSDA Riau Mustafa mengatakan, bayi gajah yang masih menyusui dalam keadaan sehat. Tidak ada tanda-tanda sedih layaknya manusia kehilangan induk. Hanya saja, sampai saat ini pihaknya belum berhasil menyelidiki gajah kantong manakah induk bayi yang sedang lucu-lucunya itu.

“Induk dan kantong gajah mana, induknya berasal dari mana masih dalam analisa,” sebut Mustafa, Kamis (20/3/2025).

Mustafa menyebutkan, pihaknya akan terus mengupayakan agar induk, minimal kawanan gajah dari bayi malang itu, dapat ditemukan. Mengembalikan bayi satwa ke induknya amat penting untuk upaya konservasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, seekor bayi gajah Sumatera terekam kamera amatir warga sedang hilir mudik di sebuah perkebunan sawit Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar.

Bayi yang diperkirakan baru berusia dua bulan itu pertama kali dilihat warga sekitar pada Ahad (9/3) lalu. Sendirian, tanpa induk dan kawanan, bayi ini terlihat mengekor atau mengikuti jika ada pengendara yang melintas

Kelucuan tingkah bayi gajah ini dengan cepat mendapat perhatian masyarakat dan informasipun sampai ke BBSKDA Riau. BBSKDA merespon dengan mengirim tim evakuasi hingga bayi gajah berjenis kelamin jantan dapat dievakuasi pada Senin (10/3/2025).

Bayi gajah yang belum bisa makan apapun selain susu itu kini dititipkan di Pusat Latihan Gajah (PLG) Minas. Langkah ini sekaligus sebagai langkah observasi untuk memastikan bayi gajah benar-benar sehat.(***)

JAKARTA - Kantor Tempo mendapat kiriman kepala babi pada Rabu, 19 Maret 2025. Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam.

Kotak berisi kepala babi tersebuti ditujukan kepada “Cica”. Di Tempo, Cica adalah nama panggilan Francisca Christy Rosana, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik.

Dirilis Tempo.co, paket tersebut diterima satuan pengamanan Tempo pada Rabu sekitar pukul 16.15 WIB. Cica baru menerima pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 15.00 WIB.

Cica baru pulang dari liputan bersama Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran, sesama wartawan desk Politik dan host Bocor Alus. Karena mendapat informasi ada paket kiriman untuknya, ia membawa kotak kardus tersebut ke kantor.

Hussein yang membuka kotak itu. “Sudah tercium bau busuk ketika kardus dibuka,” kata dia. Ia sudah curiga, itu paket teror karena tak ada sama sekali nama pengirim.

Ketika styrofoam terbuka, Hussein melihat isinya kepala babi. “Baunya makin menyengat dan terlihat masih ada darahnya,” kata dia. 

Hussein serta beberapa wartawan membawa kotak kardus keluar gedung. Setelah kotak kardus sudah dibuka seluruhnya, terpampang kepala babi. “Kedua telinganya terpotong,” kata Hussein.

Pimpinan Redaksi Tempo Setri Yasra menduga upaya ini sebagai teror terhadap karya jurnalistik Tempo. "Kami mencurigai ini sebagai upaya teror dan melakukan langkah-langkah yang menghambat kerja jurnalistik," kata dia.

Padahal, kebebasan dalam bekerja di dunia jurnalistik tidak boleh mendapatkan teror. Sebab, kata Setri, kinerja wartawan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur perlindungan pers dan wartawan di Indonesia.

"Kebebasan pers itu tidak boleh diteror, diganggu, dan diintimidasi oleh alasan apa pun. Karena setiap media menjalankan fungsinya yang sudah diatur oleh undang-undang," ucap dia.(***)

PADANG  - Ombudsman Sumbar mengungkap dugaan maladministrasi dalam penyerahan ijazah di tingkat SMAN, SMKN, dan MAN di wilayah Sumatera Barat.

Dugaan ini muncul setelah Ombudsman Sumbar menyelesaikan serangkaian pemeriksaan atas laporan Inisiatif Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) terkait keterlambatan distribusi ijazah akibat kendala pelunasan uang komite.

Laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi, kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Barlius, serta Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Mahyudin, di Aula Kanwil Kemenag Sumbar, Senin (17/3/2025).

Kepala Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi mengatakan, setiap tahun, pihaknya menerima banyak pengaduan masyarakat terkait ijazah yang belum diserahkan kepada siswa karena persoalan administrasi.

"Maladministrasi ini melanggar Pasal 52 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang menyatakan bahwa penggalangan dana tidak boleh dikaitkan dengan urusan akademik, termasuk kelulusan dan ijazah," katanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman memberikan tiga tindakan korektif kepada SMAN, SMKN, MAN, serta Kanwil Kemenag dan Dinas Pendidikan Sumbar sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Pertama, inventarisasi ijazah. Dalam hal ini, sekolah dan madrasah harus mendata kembali ijazah yang belum diserahkan dan segera memberikan kepada siswa yang berhak.

Kedua, publikasi informasi. Di mana, hasil inventarisasi harus diumumkan di berbagai platform informasi, seperti website sekolah, media sosial, dan papan pengumuman, agar siswa mengetahui bahwa ijazah bisa diambil tanpa biaya.

Ketiga, pelaporan berkala. Pihak sekolah wajib melaporkan jumlah ijazah yang telah dan belum didistribusikan kepada Dinas Pendidikan dan Kemenag sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Selain itu, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman Sumbar, Meilisa Fitri Harahap meminta agar Kanwil Kemenag dan Dinas Pendidikan Sumbar mengambil langkah strategis guna mencegah kejadian serupa di masa depan.(***)

PADANG — Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan tiga instansi utama telah diterbitkan untuk mengatur lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2025, termasuk di Sumatera Barat.

Instansi yang terlibat dalam keputusan tersebut, dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Bina Marga.

Peraturan tersebut bertujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas selama masa mudik dan balik lebaran. Dan juga mengoptimalkan pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan untuk mengurangi kemacetan.

Dalam keputusan bersama, pemerintah memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang di wilayah Sumatera Barat.

Waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 WIB sampai dengan Selasa, 8 April 2025 pukul 24.00 WIB.

Pemberlakuan optimal untuk ruas jalan, Padang ke Solok, Kiliran Jao Batas Provinsi Jambi (Kabupaten Dharmasraya) dan sebaliknya, serta jalur Padang dan Padangpanjang ke Bukittinggi, Batas Provinsi Riau (Kabupaten Limapuluh Kota) dan sebaliknya.

Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dilakukan terhadap mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan dan mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan minyak mentah sawit (CPO), hasil galian (tanah, pasir, batu), hasil tambang dan bahan bangunan.

Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk, pakan ternak, keperluan penanganan bencana alam, sepeda motor mudik dan balik serta kendaraan pengantaran bahan pokok makanan.

Posko pengamanan akan didirikan di titik-titik strategis untuk memantau arus lalu lintas dan memberikan prioritas utama kepada pemudik.

SKB tiga instansi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025, termasuk di Sumatera Barat. Dengan pengaturan yang terkoordinasi, diharapkan perjalanan masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman. (***)

PEKANBARU  - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau kembali memfasilitasi pemulangan 73 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. Mereka dipulangkan ke Indonesia melalui Depot Kemayan, Pahang menuju Pelabuhan Internasional Dumai, Sabtu (14/3).

Dilansir riaupos.com, Kepala BP3MI Riau Fanny Wahyu Kurniawan mengatakan, para PMI itu dideportasi usai menjalani proses hukum di Malaysia. “Kami kembali memfasilitasi pemulangan PMI yang dideportasi dari Malaysia. Total ada 73 orang yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia,” katanya, Minggu (16/3/2025).

Dilanjutkan Fanny, PMI tersebut terbanyak dari NTB yakni 31 orang. Diikuti Jawa Timur 13 orang, Sumatera Utara 5 orang, Aceh 5 orang, Jawa Barat 3 orang, Sulawesi Tengah 3 orang, Jambi 3 orang, Riau 2 orang, Kalimantan Barat 2 orang, Jawa Tengah 1 orang, Kepri 1 orang, Sulawesi Selatan 1 orang, dan Banten 1 orang

“Para pekerja itu kembali ke Indonesia dalam kondisi sehat. Hanya ada satu orang yang mengalami penyakit kulit parah dan sudah dilakukan karantina,” sebutnya. Fanny menjelaskan, rata-rata pekerja yang dipulangkan ke Indonesia tidak memiliki dokumen resmi dan overstay.

Kepada para PMI tersebut juga diberikan pemahaman mengenai bahaya bekerja di luar negeri secara unprosedural. “Petugas kami juga memberikan pemahaman kepada para PMI untuk tidak lagi bekerja secara unprosedural, karena sangat berbahaya,” sebutnya. 

Fanny juga mengimbau kepada ma­syarakat yang akan bekerja di luar negeri agar berangkat melalui jalur resmi dan tidak terpengaruh dengan rayuan oknum yang menjanjikan kemudahan-kemudahan proses pemberangkatan. “Jika ingin bekerja di luar negeri patuhilah aturan dan prosedur serta undang-undang,’’ ujarnya.

‘‘Ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dimiliki oleh pekerja migran kita yang berangkat kerja keluar negeri. Yang paling utama adalah hindari oknum atau sindikat yang menawarkan bekerja ke luar negeri secara instan atau ilegal. Jika mengikuti aturan pemerintah maka bisa dijamin 100 persen perlindungan bisa didapatkan,” imbaunya.(***)

AGAM -  Gunung Marapi yang berada di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar) mengalami erupsi pagi tadi.

Erupsi Gunung Marapi tersebut menyemburkan abu vulkanik setinggi 800 meter dari puncak.

Hal ini dikatakan oleh petugas PGA Gunung Marapi Teguh, melansir dari Antara, Minggu (16/3/2025).

"Terjadi erupsi Gunung Marapi pada 16 Maret 2025 pukul 07.00 WIB dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 800 meter di atas puncak," katanya.

Dia mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara.

Erupsi terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 30,4 milimeter serta berdurasi sekitar 45 detik.

Salah seorang warga Nagari Canduang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Noviardi mengatakan letusan gunung api itu sempat membuat warga khawatir.

"Warga di tempat tinggal saya sempat keluar rumah, karena dentuman letusan kali ini lumayan keras dari kejadian sebelumnya," kata Noviardi.

Saat ini aktivitas vulkanik Gunung Marapi berada pada status Level II (Waspada).

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menurunkan status Gunung Marapi dari Siaga (Level III) ke Level II (Waspada) sejak 1 Desember 2024.

Meski berstatus waspada, masyarakat diminta tidak memasuki atau berkegiatan di dalam wilayah radius 3 kilometer dari pusat erupsi (Kawah Verbeek) Gunung Marapi.

Masyarakat yang tinggal di sekitar lembah atau bantaran sungai-sungai diimbau selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya banjir lahar hujan yang dapat terjadi, terutama saat musim hujan.(***)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Hal itu disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-11 Tahun Sidang 2024-2025 yang dipimpin oleh Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, Jumat (14/3/2025).

Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menegaskan bahwa kebijakan penghapusan tenaga honorer masih belum memiliki mekanisme transisi yang optimal, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi tenaga kerja non-ASN.

Oleh karena itu, DPD RI mendorong pemerintah untuk segera mengangkat seluruh pegawai non-ASN menjadi PPPK tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

"DPD RI mendesak pemerintah melakukan review terkait penundaan pengangkatan CASN, baik PNS maupun PPPK tahun 2024 dan mengangkat seluruh pegawai non ASN menjadi PPPK secepatnya di tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya," ungkap Andi Sofyan Hasdam.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah mengagendakan pengangkatan CPNS secara serentak pada 1 Oktober 2025, yang sebelumnya direncanakan Maret 2025.

Sementara itu, pengangkatan calon PPPK dijadwalkan secara serentak pada 1 Maret 2026, dari sebelumnya Juli 2025.

Penundaan ini menuai kritik karena dinilai semakin memperpanjang ketidakpastian status tenaga honorer yang selama ini menunggu kepastian pengangkatan.

Selain isu CASN, Sidang Paripurna DPD RI juga membahas berbagai hasil pengawasan dari beberapa komite.

Komite I menyampaikan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak 2024, serta program Reforma Agraria dan penyelesaian konflik pertanahan di daerah. 

Komite II menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang tentang Perkebunan.

Komite ini juga menyampaikan pandangan terkait Rancangan Undang-Undang Perubahan Ke-3 atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.  

Kemudian Komite IV menyampaikan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Sidang Paripurna juga mengesahkan hasil pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah serta Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD).

Sementara itu, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) menyampaikan hasil pengawasan terhadap tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). 

Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, mengapresiasi kinerja seluruh alat kelengkapan yang telah menjalankan tugasnya sesuai program prioritas yang telah ditetapkan pada masa sidang ini. 

Sidang Paripurna ini menghasilkan 10 keputusan penting yang menjadi dasar langkah strategis DPD RI dalam mengawal kebijakan pemerintah, khususnya terkait ketenagakerjaan, energi, keuangan, serta tata kelola pemerintahan daerah.(***)

PADANG-BMKG Stasiun Geofisika Padangpanjang, melaporkan bahwa dalam periode 7-13 Maret 2025, telah terjadi 13 kali gempa bumi di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya.

Gempa-gempa ini dipicu oleh aktivitas pergerakan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasiadi zona subduksi serta aktivitas Sesar Sumatera.

Meskipun terjadi cukup banyak gempa, BMKG yang dipimpin Suaidi Ahadi memastikan bahwa tidak ada gempa yang dirasakan oleh masyarakat selama periode ini.

Dari total 13 gempa, sebanyak 7 kali gempa dengan magnitudo kurang dari 3,  dan 6 gempa dengan magnitudo antara 3 hingga 5

"Tidak ada gempa dengan magnitudo di atas Gempa terbesar tercatat dengan magnitudo 4.6, sedangkan gempa terkecil berkekuatan 2.3," katanya.

Dari segi kedalaman, 10 gempa yang terjadi berada di kedalaman kurang dari 60 km, sedangkan 3 gempa terjadi pada kedalaman antara 60 hingga 300 km.

Gempa terdalam terjadi di kedalaman 186 km sementara gempa paling dangkal berada di kedalaman 3 km.

Sebagaimana diketahui, Sumatera Barat merupakan wilayah yang rawan gempa karena berada di jalur pertemuan lempeng tektonik aktif.

BMKG terus mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan memperbarui informasi seputar gempa melalui kanal resmi BMKG untuk menghindari hoaks.(***)

PADANG - Sebanyak 1.255 personel perwira tinggi dan menengah Polri dimutasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sejumlah pejabat utama Polda Sumatera Barat (Sumbar) dan Kapolres di berbagai daerah juga berganti.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/489/III/KEP./2025, yang diterbitkan pada 12 Maret 2025.

Kapolresta Padang juga berganti dari Kombes Ferry Harahap ke AKBP Apri Wibowo yang sebelumnya menjabat Wakapolresta Bukittinggi. Sedangkan Ferry dimutasi menjadi Kepala SPN Polda NTT.

Kemudian, Kapolres Dharmasraya AKBP Bagus Ikhwan Christian diangkat menjadi Wakapolresta Bukittinggi. Kursi Kapolres Dharmasraya kini ditempati AKBP Purwanto Hari Subekti, yang sebelumnya menjabat Kapolres Sawahlunto.

Kapolres Sawahlunto kini dijabat AKBP Simon. Posisi lamanya sebagai Kapolres Tanah Datar ditempati AKBP Nur Ichsan Dwi Septiyanto dari Lemdiklat Polri.

Selanjutnya, AKBP Yudho Huntoro, yang sebelumnya menjabat Kapolres Pasaman, kini diangkat sebagai Wadirlantas Polda Sumbar.

Jabatan Kapolres Pasaman akan diisi oleh AKBP Agus Hidayat. Sementara itu, AKBP Muari ditunjuk sebagai Kapolres Agam dan kursinya sebagai Kapolres Solok ditempati AKBP Agung Pranajaya dari Ditlantas Polda Sumbar.

Selain itu, dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/490/III/KEP./2025, sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Sumbar juga mengalami pergantian jabatan.

Irwasda Polda Sumbar kini dijabat oleh Kombes Guritno Wibowo, menggantikan Kombes Prabowo Santoso yang dipindahkan menjadi Irwasda Riau.

Sementara itu, posisi Karo SDM Polda Sumbar diisi oleh Kombes Riyadi Nugroho, yang sebelumnya menjabat sebagai Karo SDM Polda Aceh. Ia menggantikan Kombes Achmad Muctarom yang kini bertugas di SSDM Polri.

Selanjutnya, Kombes Deni Yuhasdi sebagai Karorena Polda Sumbar, menggantikan Kombes Nugrah Trihadi yang dimutasi untuk mengikuti Lemhannas 2025.

Sementara itu, jabatan Dirreskrimsus Polda Sumbar kini diemban Kombes Andry Kurniawan, yang sebelumnya menjabat Dirreskrimum Polda Sumbar.

Posisi yang ditinggalkan Andry kini diisi oleh Kombes Teddy Fanani yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala SPN Polda Banten.

Perubahan juga terjadi di Direktorat Lalu Lintas, di mana Dirlantas Polda Sumbar kini dijabat oleh AKBP Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq.

Ia menggantikan Kombes Dwi Nur Setiawan yang kini menjabat sebagai Waketbidminwa STIK Lemdiklat Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari strategi Polri dalam memperkuat organisasi dan meningkatkan efektivitas kinerja.

“Rotasi dan mutasi wajar dalam dinamika Polri. Pergantian ini untuk penyegaran serta bagian dari pembinaan karier guna meningkatkan profesionalisme anggota,” ujar Sandi.(***)

JAKARTA - Penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 menimbulkan huru-hara. Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 diundur serentak menjadi 1 Oktober 2025 bagi CPNS dan 1 Maret 2026 pagi PPPK Tahap 1 dan 2.

Jika mengacu pada jadwal seleksi CPNS terakhir, seharusnya para peserta CPNS dan PPPK ini akan diangkat sekitar bulan April hingga Mei 2025. Namun, karena jadwal yang baru, mereka harus menunggu hingga berbulan-bulan lamanya. Alasan penundaan pengangkatan ini, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, data tentang formasi, jabatan, dan penempatan membutuhkan penyelarasan lebih lanjut. Rini menyatakan sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan CASN.

Pahitnya, tak sedikit dari calon abdi negara ini yang sudah keluar atau resign dari pekerjaan sebelumnya karena sudah diterima menjadi CPNS atau PPPK. Kini mereka tidak memiliki pekerjaan sembari menunggu pengangkatan CPNS dan PPPK 2024.

Menanggapi soal para peserta CPNS dan PPPK yang sudah terlanjur resign, Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengusulkan agar yang terdampak jadwal pengunduran dapat kembali bekerja ke perusahaan lamanya.

Zudan menyebut dirinya mendapatkan banyak informasi terkait CASN yang telah mengajukan resign dari kantor lama. Para CASN ini mengira mereka akan diangkat sebagai PNS pada 1 April mendatang. Namun, terdapat pengunduran jadwal yang membuat mereka kini tidak memiliki pekerjaan.

"Resign, karena berharap 1 April sudah bekerja. Ternyata ada penyesuaian waktu ditunda sampai dengan Oktober dan Maret. Mereka sudah terlanjur keluar dari pekerjaan, sekarang menganggur," kata Zudan dalam rakor penyesuaian penetapan NIP CASN dan PPPK, Senin (10/3), dilansir dari CNN Indonesia.

Zudan lalu memberi usulan, jika CASN sebelumnya bekerja di BUMN, pihaknya akan menghubungi Kementerian BUMN agar CASN tersebut dapat kembali bekerja untuk sementara. Apabila CASN tersebut bekerja di perusahaan swasta ata BUMD, maka BKN akan menghubungi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) atau pemerintah daerah (Pemda).

"Kalau kami tidak berupaya pasti tidak ada hasil. Tapi kalau kami berupaya kemungkinannya masih ada dua, gagal atau berhasil untuk mengembalikan yang bersangkutan bisa bekerja kembali sampai dengan 30 September 2025 karena 1 Oktober 2025 sudah masuk sebagai CPNS," tuturnya, dilansir dari detikcom.

Zudan menyatakan bahwa wacana ini merupakan bentuk empati dan simpati kepada para calon ASN.

"Kemungkinan juga berhasil mengembalikan yang bersangkutan bisa bekerja kembali sampai dengan 30 September. Karena 1 Oktober sudah mulai masuk kembali," ucapnya.

Pernyataan Kepala BKN Zudan Arif menimbulkan sejumlah reaksi dari netizen di media sosial. Tak sedikit kritik hingga keluh kesah memenuhi platform media sosial X.

"Gak semua yg udah terlanjur resign bisa balik lagi dengan gampang, pak. Belum lagi jika ada sentimen dari atasan/perusahaan karena proses CPNS ini Makanya kalo bikin kebijakan, beneran duduk dan mikir dulu longtermnya bakal kayak gimana. Nasib puluhan ribu orang lho ini," tulis akun @eza***.

"BKN dan pemerintah memperlakukan CASN seperti barang: ditaruh, ditunda, dipindahkan sesuka hati. Suruh balik ke tempat kerja lama? Mimpi! Perusahaan bukan badan amal yang suka menampung "mantan karyawan" yang sudah pamit Zudan usul "komunikasi dengan perusahaan lama" = lempar tanggung jawab ke pihak swasta. Ini masalah sistemik pemerintah tapi solusinya minta tolong swasta. Kebijakan plin-plan, rakyat yang menanggung," ujar akun @dim***.

"Bayangin deh BKN minta list pekerjaan dan kantor lama dari ratusan ribu orang. Itu pasti makan waktu. Trus BKN hubungi atasan kantor lama dari setiap CPNS satu persatu. Itu mah Oktober jg blum selesai," tulis akun ngi***.

Jika kita telaah dalam kasus CASN sebelumnya bekerja di perusahaan swasta, secara teknis, mungkin saja CASN ini kembali ke perusahaan lamanya. Namun, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, mulai dari kebijakan perusahaan, hubungan dengan perusahaan, hingga ketersediaan posisi.

Namun, pada kasus ini, CASN kembali bekerja hanya untuk sementara dan kemudian resign lagi untuk kemudian menjadi ASN, hal ini bisa dianggap kurang etis. Selain itu, ketika CASN mengundurkan diri, perusahaan pasti sudah atau akan segera mencari pengganti untuk mengisi posisi yang kosong, terlebih jika posisi itu krusial.

Jika sudah ada karyawan pengganti saat CASN memutuskan resign (biasanya one month notice) bisa jadi cukup sulit bagi CASN untuk kembali bekerja di perusahaan lamanya. Perusahaan mungkin tidak memiliki ruang atau anggaran untuk menampung dua karyawan di posisi yang sama.

Penyesuaian jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 dilakukan berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi II DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat, Rabu (5/3).

Hal itu dijelaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. "Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati," tegas Rini, Jumat (07/03), dikutip dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Data tentang formasi, jabatan, dan penempatan membutuhkan penyelarasan lebih lanjut. Rini menyatakan sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan CASN.

Dari sisi lain, Rini mengungkapkan selama ini Terhitung Mulai Tanggal atau TMT pengangkatan ASN tidak sama, masing-masing instansi memiliki tanggal sendiri. Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin menata hal tersebut sehingga memastikan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025 dan PPPK (baik seleksi Tahap 1 maupun Tahap 2) pada 1 Maret 2026.

Dengan adanya pertimbangan tersebut, BKN sedang menyiapkan roadmap pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk juga bagi peserta yang saat ini masih mengikuti proses seleksi.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam anggaran yang mengalami efisiensi.

Kementerian PANRB meyakini bahwa anggaran bagi pegawai non-ASN (yang terdata di database BKN) selama proses pengadaan PPPK 2024 juga telah disediakan oleh instansi masing-masing sebagaimana imbauan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB.

Penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 menimbulkan keresahan serta kekhawatiran di kalangan calon abdi negara hingga netizen di media sosial. Salah satu keresahan yang paling banyak disuarakan adalah perihal peserta yang sudah resign dari kantor lama, kini tidak memiliki pekerjaan dan harus menunggu berbulan-bulan lamanya sampai diangkat menjadi ASN.

Bahkan, muncul tagar di X yaitu #SAVECPNS2024 dan #TOLAKKEBIJAKANTMTSERENTAK sebagai bentuk keresahan akibat keputusan terbaru ini.

"Ini jahat banget sih. Dari yg awalnya infonya pengangkatan April-Mei, diundur jadi Oktober. Nggak sedikit dari mereka yg udah resign entah itu karna dipaksa kantornya karna udah ketahuan keterima CPNS atau resign karna penempatan jauh dari homebase jadi harus prepare jauh-jauh hari. Apalagi buat yang udah berkeluarga atau sandwich gen harus nunggu sampai Oktober itu mau makan apa?" tulis akun @its*** di X.

"Udah ga ngerti lagi sm the so called "pemerintah". Pengangkatan cpns diundur jadi oktober 2025 tanpa urgensi apapun, hanya karena ingin semua instansi mulai nya serentak. Ga ada studi lapangan dulu, ga ada hal darurat apapun, tapi langsung ketok palu. Hilang akal dan logikanya. Gimana nasib orang-orang yg udah resign atau bahkan dipecat karena keterima cpns? Daya beli 300 rb masyarakat menurun. Para cpns akan berebut kerja dgn para pengangguran lainnya. Lapangan pekerjaan makin sedikit dan ketat. We are doomed guys wallahi," tulis akun @lav***.

"Aku udh resign dari akhir Januari karna ketauan daftar CPNS, dari instansi udh dikasih info klo perkiraan TMT april/mei & skrg lg proses usul NIP. tbtb ada RDP yg keputusannya ngga masuk akal gitu, bayangin selama 7 bln mauu makan apaa, gilaa yaa pemerintahan dzalim bgt," tulis akun @apr***.(***)

PADANG - Empat Kepala Dinas (Kadis) dilingkup Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) dipanggil pihak Kejati Sumbar, Selasa (11/3/2025). Mereka dipanggil terkait dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi Pekan Nasional (Penas) Tani dan Nelayan 2023.

Tiga dari empat Kadis mangkir dari panggilan Kejati Sumbar. Hal itu dibenarkan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumbar, M. Rasyid.

Dilansir suarasumbar.id, tiga yang mangkir adalah Kadis Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), Kadis Perkebunan dan Kadis Peternakan Sumbar.

Menurut M Rasyid, ketiga Kadis itu belum bisa memenuhi panggilan Kejati Sumbar lantaran sedang berkegiatan Safari Ramadan Pemprov Sumbar. Sedangkan yang hadir hanya Rifa Suriani, Kadis Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar.

"Yang belum datang akan dilakukan pemanggilan ulang," katanya kepada wartawan.

Meski kasus dugaan korupsi Penas Tani dan Nelayan 2023 telah mencuat ke publik, Kejati Sumbar belum bisa mengungkapkan jumlah pasti kerugian negara dalam kasus ini.

"Masih dalam proses penyelidikan. Semua data masih dikumpulkan dan dianalisis secara menyeluruh," katanya.

Sementara itu, Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sumbar, Effendi Eka Putra mengatakan, proses kasus ini masih berada dalam tahap penyelidikan awal dan pengumpulan keterangan.

"Betul, pemanggilan ini bagian dari proses penyelidikan. Kami masih mencari apakah ada unsur tindak pidana dalam kasus ini," katanya.

Pihak Kejati Sumbar masih mengumpulkan bukti serta menganalisis dokumen terkait dugaan penyimpangan anggaran dalam penyelenggaraan Penas Tani 2023.

"Jika dalam proses penyelidikan ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, langkah hukum lebih lanjut akan segera diambil sesuai dengan prosedur yang berlaku," tuturnya.

51 Kasus Korupsi di Sumbar Disidangkan Sepanjang 2024

Korupsi di Sumbar masih menjadi permasalahan serius. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 51 kasus korupsi telah disidangkan di pengadilan dengan melibatkan 91 terdakwa. Kejaksaan berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 7,5 miliar dari berbagai kasus tersebut.

Asintel Kejati Sumbar, Efendri Eka Putra mengataka, pihaknya telah menetapkan 21 tersangka dalam berbagai perkara sepanjang 2024.

Dari total pengembalian, Rp 2,2 miliar berhasil dikembalikan ke kas negara dari sejumlah kasus besar yang ditangani.

“Kami terus berkomitmen dalam pemberantasan korupsi di Sumatera Barat. Pengembalian kerugian negara ini merupakan bukti nyata dari kerja keras tim kejaksaan,” ujar Efendri, Senin (9/12/2024) lalu.

Dari berbagai kasus yang ditangani, beberapa di antaranya menyumbang pengembalian dana negara dalam jumlah besar:

Korupsi di Dinas Pendidikan Sumbar, pengembalian sebesar Rp 70 juta. Kasus korupsi pembebasan lahan Jalan Tol Padang-Sicincin, pengembalian sebesar Rp 522,5 juta. Kemudian, korupsi di Bagian Umum Setdakab Dharmasraya, pengembalian sebesar Rp 1,655 miliar.

Selain tindakan hukum, Kejati Sumbar juga menekankan pencegahan korupsi dengan meningkatkan edukasi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Salah satu langkah yang dilakukan adalah sosialisasi mengenai gratifikasi dan pengadaan barang dan jasa di Istana Gubernur Sumbar dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia).

“Kami ingin membangun kesadaran ASN agar memahami bahaya dan konsekuensi hukum dari tindak pidana korupsi,” tambah Efendri.

Maraknya kasus korupsi di Sumbar menjadi perhatian utama bagi kejaksaan. Selain tindakan hukum yang tegas, penguatan pengawasan dan sosialisasi menjadi strategi utama dalam mencegah korupsi.

“Kami berharap edukasi ini dapat membentuk budaya kerja yang bersih dan mencegah penyalahgunaan kewenangan di masa mendatang,” ujar Efendri.

“Kami ingin membangun kesadaran ASN agar memahami bahaya dan konsekuensi hukum dari tindak pidana korupsi,” tambah Efendri.

Maraknya kasus korupsi di Sumbar menjadi perhatian utama bagi kejaksaan. Selain tindakan hukum yang tegas, penguatan pengawasan dan sosialisasi menjadi strategi utama dalam mencegah korupsi.

“Kami berharap edukasi ini dapat membentuk budaya kerja yang bersih dan mencegah penyalahgunaan kewenangan di masa mendatang,” ujar Efendri.(***)

JAKARTA - Klasemen liga korupsi yang ramai di media sosial harusnya menjadi teguran keras bagi semua lembaga penegak hukum. 

Demikian pendapat Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) Ahmad Hariri melalui keterangan tertulisnya, Senin 10 Maret 2025.

Hariri melihat ramainya satire tersebut menunjukkan bahwa selama ini aparat penegak hukum (APH) hanya membangun pertunjukan kasus agar disebut hebat. 

"Tapi pengembalian hasil korupsi dari kasus yang telah ditangani malah paling minim," kata Hariri.

Bergepok-gepok duit rakyat yang dikorupsi, kata Hariri, hanya ditindak sebagai atas nama penegakkan hukum.

"Namun uang hasil korupsi itu tidak pernah benar-benar kembali kepada rakyat," kata Hariri.

Menurut Hariri, pertanyaan ini harus mampu dijawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dari data sepanjang periode 2019-2024, KPK telah melaporkan pengembalian hasil korupsi sebesar Rp2,5 triliun lebih.  

Sementara Kejagung sangat jarang sekali melaporkan pengembalian hasil korupsi dari kasus yang mereka tangani. 

Padahal korps Adhyaksa ini yang paling banyak memberitakan potensi kerugian negara yang super besar serta menyita banyak aset hasil korupsi. 

"Sayangnya tidak banyak data yang rinci melaporkan recovery aset korupsi oleh Kejagung," kata Hariri. 

Di sisi lain, kata Hariri, recovery aset hasil korupsi oleh KPK dan Kejagung juga masih sangat terlalu sedikit dibanding kerugian negara yang telah dikorupsi. 

"Jadi wajar setengah dari masyarakat menilai pemberantasan korupsi hanya untuk kepentingan politik," kata Hariri. 

Bukan hanya APH, pengembalian hasil korupsi juga harus jadi tanggungjawab Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Sebab sebagai bendahara negera, Kemenkeu harusnya mengumumkan uang dan aset hasil pengembalian korupsi ini benar telah diterima secara baik atau hanya publikasi media semata. 

"Rampasan dari korupsi itu sudah digunakan untuk pos APBN dan program apa saja? Jangan sampai tindakan pemberantasan korupsi hanya menjadi ajang "giat rampok ketemu maling"," pungkas Hariri.(***)

BUKITTINGGI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), resmi menahan dua tersangka baru dalam kasus korupsi pengelolaan gedung Pasar Atas yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 811 juta.

Kedua tersangka berinisial I (swasta) dan J (ASN). Mereka telah diserahkan dari penyidik ke penuntut umum dan ditahan pada Selasa (4/3/2025). Informasi itu dibenarkan Kasi Intel Kejari Bukittinggi, Saldi.

Menurutnya, kedua tersangka dititipkan di Lapas Biaro sambil menunggu pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor Padang.

"Peran kedua tersangka serupa, berdasarkan penyelidikan berkas tahap dua, mereka terafiliasi dengan pihak penyedia jasa kebersihan selama 2020 dan 2021," ujar Saldi beberapa waktu lalu.

Kasus korupsi pengelolaan gedung Pasar Atas ini berfokus pada kegiatan pengelolaan belanja jasa kebersihan Pasar Atas Kota Bukittinggi tahun 2020 hingga 2021 di Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Bukittinggi.

Sebelumnya, pada 2023, Kejari Bukittinggi telah menerbitkan tujuh surat perintah penyidikan terhadap tujuh tersangka, termasuk tiga ASN berinisial AL, HR, dan RY, serta empat dari perusahaan penyedia jasa.

Enam di antaranya sudah disidangkan, dengan dua terdakwa menerima putusan. Satu tersangka lainnya berinisial YY, masih buron dan masuk daftar pencarian orang (DPO).

Dengan penahanan I dan J, total tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan gedung Pasar Atas ini mencapai sembilan orang.

Modus operandi yang digunakan adalah pengajuan dokumen tidak sesuai fakta kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Bukittinggi.

Berdasarkan audit BPKP Sumbar, tindakan mereka mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 811,159 juta.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 35 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (antara)