PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia bersiap melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional Tahun 2025. Rapat koordinasi secara virtual pun digelar di Gedung Riau Command Center, Pekanbaru, Jumat (11/4/2025).
Apel secara nasional ini dijadwalkan berlangsung pada 23 April 2025 di Pangkalan TNI Angkatan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam RI, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono menyampaikan, apel ini merupakan bagian penting dari koordinasi nasional dalam menghadapi ancaman karhutla yang rutin terjadi di wilayah rawan, khususnya Riau.
Sehingga, melalui apel ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas pasukan serta kesiapan peralatan dalam pengendalian karhutla. “Kami meminta seluruh jajaran dan Pemerintah Pemerintah Provinsi Riau mampu melakukan persiapan sebaik-baiknya,” katanya.
Dijelaskannya, Kemenko Polkam telah mengirim surat resmi kepada Danlanud RSn untuk penggunaan Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin sebagai lokasi pelaksanaan apel. Upacara ini menjadi momentum strategis untuk menunjukkan kesiapan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi bencana karhutla sejak dini.
“Bentuk koordinasi kegiatan yang dilaksanakan di antaranya akan berlangsung Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Nasional Tahun 2025 di Provinsi Riau. Kemenko Polkam RI juga telah membuat surat untuk menggunakan Pangkalan TNI Angkatan Udara Roesmin Nurjadin sebagai tempat upacara,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Zulkifli Syukur menerangkan, Pemprov Riau telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla sejak 1 April lalu dan berakhir hingga 30 November 2025, melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS 292/3/2025.
Penetapan ini merupakan langkah awal yang penting dalam rangka menghadapi musim kemarau yang diprediksi berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. “Selain itu, kami juga telah menyiapkan draf surat keputusan panitia apel serta daftr personel yang akan mengikuti upacara,” terangnya.
Ia menambahkan, pemerintah kabupaten/kota serta sejumlah perusahaan juga akan diundang dalam pelaksanaan apel. Karena menurutnya, hal itu mengingat pentingnya peran semua pihak dalam penanganan karhutla.
Pada data terakhir, total peserta yang akan hadir dalam apel tersebut mencapai 1.390 orang. Zulkifli, menegaskan pihaknya sangat terbuka terhadap arahan dan masukan dari berbagai pihak guna memastikan kelancaran dan kesuksesan kegiatan berskala nasional tersebut.
“Hingga saat ini jumlah total yang akan hadir pada apel kesiapsiagaan karhutla nasional tersebut sebanyak 1.390 orang. Selanjutnya jika ada arahan dan masukan, kami bersedia menerima saran untuk suksesnya penyelenggaraan kegiatan,” tuturnya.
Gubernur Riau Abdul Wahid menyambut baik rencana apel kesiapsiagaan ini. Ia menekankan bahwa penanggulangan karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan perlu kolaborasi berbagai unsur, termasuk dunia usaha dan masyarakat. “Saya terima kasih akan digelarnya rapat ini. Yang jelas saya ingin menanggapi dalam penanggulangan bencana karhutla tersebut kami akan melibatkan berbagai unsur terkait, sehingga kita juga melibatkan pihak dunia usaha dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Usai menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla, Pemprov Riau mengusulkan permintaan bantuan helikopter water bombing dan patroli ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Status siaga sudah ditetapkan. Selanjutnya kita tengah menyiapkan surat usulan permintaan bantuan helikopter water bombing dan patroli, pekan ini suratnya kita kirim ke BNPB,” ujar Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Provinsi Riau M Edy Afrizal, Rabu (9/4/2025).
Lebih lanjut dikatakannya, permintaan bantuan helikopter ke BNPB diusulkan sebanyak 8 unit yang terdiri dari 6 unit helikopter water bombing dan 2 unit helikopter patroli. “Tapi itu kan usulan, berapa jumlah helikopter nanti yang dibantu tergantung BNPB. Yang jelas upaya ini sebagai antisipasi karena prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Riau mulai memasuki musim panas pada Mei-Juni,” sebutnya.
Selain helikopter, lanjut Edy Afrizal, Pemprov Riau juga mengusulkan permintaan bantuan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) ke BNPB dan BMKG pusat. “Jadi nanti saat curah hujan wilayah Riau mulai berkurang dan masuk musim kemarau namun masih berawan, maka bisa langsung dilakukan OMC untuk antisipasi karhutla,” tuturnya.(***)
Posting Komentar